Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. Ketentuan Umum 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan . Mengubah Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 tentang. BAB III PEMBENTUKAN UPT Pasal 4 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknisABSTRAK: bahwa pembentukan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas proporsional, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan. 35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat. (2) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah dan (2) Organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sura- KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Perangkat Daerah Provinsi Paragraf 1 Sekretariat Daerah Provinsi Pasal 7 (1) Sekretariat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan unsur staf. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan 2. Kata kunci: Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi, Perangkat Daerah. Intensitas Sedang adalah susunan organisasi Perangkat Daerah dengan skor hasil perhitungan intensitas Urusan Pemerintahan 601 sampai dengan 800. TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 35 Bab 3. Paragraf 5 Asisten Pemerinta. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inpektur Pembantu I, Inpektur Pembantu II, dan Inpektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi: SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 3 (1) Perangkat daerah diklasifikasikan atas tipe A, tipe B dan tipe C. Nomor. 18) Sementara dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak 12 Permendagri Nomor 19 Tahun. 6. 1 Tugas dan Fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memuat fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dalam Pasal 3 ayat (3) antara lain: (1) penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; Unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan. perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; b. melaksanakan evaluasi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah hasil monitoring kelembagaan sebagai bahan untuk penyempurnaan penataan Organisasi Perangkat Daerah; j. Pasal 14 Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 1 Januari 2020, Ketentuan Pasal 15 dihapus. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah,Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Perangkat Daerah adalah. PERANGKAT. Pasal 3 Pasal 7 (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf. 1 1. 1. Unduh pdf ini untuk. 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat. dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang; 8) mengamankan dan memelihara BMD; 9) membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan 10) menyusun laporan BMD. TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang. pembagian habis tugas; e. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: a. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudPEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada. Ada beberapa fungsi kerja Bappeda, di antaranya sebagai berikut: Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah . Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KOTA METRO. 2. dinas; dan e. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga yaitu sebagai berikut: 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalamPasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 menyatakan bahwa (1) Biro pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat daerah provinsi tipe A, terdiri atas: a. Pasal 7organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Lihat selengkapnya2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PembentukanPerangkat Daerah, maka perlu meninjau kembah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD. dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi legislatif di negara Indonesia dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 3 3. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur; dan h. 3. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2. fungsi perangkat daerah. TUGAS/FUNGSI PERANGKAT DAERAH Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan tugas/fungsi: 1. Naskah Akademik Nota Penjelasan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah; 2. 29/08/2021 Anda Pembaca ke 1,522 hari ini. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. Daerah. ABSTRAK: Dalam rangka mengoptimalkan urusan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan amanat Peraturan. Pasal 14 UPTD dan UPTB yang dibentuk sebelum Peraturan DaerahUntuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan. Perangkat daerah menyusun renstra dan. rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Bagian Kesatu . Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 142 Tahun 2019 tentang. 6 Yang terjadi pada saat penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang periode 2009-2013 kemudian adalah menyusun program dan kegiatan Bagian sebagai cikal-bakal Rencana Kerja tahunan Bagian. Bappeda 2. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 15 Sep 2023 • Sidang Tipiring Terhadap Warga yang Buang Sampah Liar Dilakukan Pekan Depan. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah danRenstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju. Perangkat. TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. 35 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerahkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah. 3. Fungsi Bappeda. 1. terdapat potensi irisan tugas dan fungsi baik antar Perangkat Daerah maupun di internal Perangkat Daerah; dan/atau c. Pendidikan: a. 6 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Judul. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 10 23 2. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Bentuk Perangkat Daerah Pasal 2 (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk: a. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021. bahwa peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. inspektorat; d. kemampuan aparatur dapat lebih meningkat • Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan di daerah 3. 4. Info Cimahi. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah. Pasal 4 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. KOMPAS. IV. Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah juga memuat fungsi-fungsi yang dijalankan oleh Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah, tepatnya pada. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Terkait dengan Keuangan Daerah. 2021. Mengingat : 1. Jabatan Perangkat Daerah; 6. 1. Sekretariat Daerah Provinsi . Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan,. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPerangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Nomor. Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94). BPKAD sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Gubernur dalam kaitanya n melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah, dihadapkan dengan tantangan-tantanganPerangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs Tipe Dokumen. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun. pelayanan Perangkat Daerah beserta fakto-faktor yang mempengaruhinya. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta perubahannya, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe-A. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PeraturanBab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2. 4. Rengkung Charles R. Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. ABSTRAK: bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 diubah dan huruf e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan dan fungsi Perangkat Daerah. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2. 5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor. Baca juga: UMR adalah Upah Minimum Regional, Apa Bedanya dengan UMP dan UMK? Judul. 5. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli berasal dari APBD dan sumber lain yang sah. Sekretariat Daerah (fungsi membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan. Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2. Daerah adalah Kota Pariaman,. Tipe Perangkat Daerah Pasal 4 (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A. PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH PENGELOMPOKAN TUGAS BERDASARKAN FUNGSI 1. 64. (2) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam menyusun kebijakan dan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tutup. PEMSENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS ; Pasa15 (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/B. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. ID : 12 HLM. Tipe Dokumen. Provinsi Jawa Barat. 4. Pasal 7 (1) Sekretariat. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c. 1. Diubah dengan : PP No. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, ABSTRAK: bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah. TEU Badan. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melaluiABSTRAK: bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa berkenaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan. dengan Peraturan Daerah; d. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. 15 Sep 2023 • BLUD Air Minum Kota Cimahi Pasok Bantuan Air Bersih Setiap Hari. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. 3. Judul. (2) Anggaran penyelenggaraan fungsi rumah sakit Daerah bersumber pada Anggaran BLUD , APBD dan sumber - sumber anggaran lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan . 3 3. Dinas Kesehatan 7. Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju. 2 2. CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2018, ditetapkan, 28 Juni 2018. 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan tugas, fungsiFungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo antara lain: Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan. Kriteria Perangkat Daerah; 4. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. Dalam menyusun organisasi. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. 2 Landasan Hukum. 1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kota Mdiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun, dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan. 3. a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari. Kata Kunci: Organisasi, Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian Sumber Daya Aparatur dan Ketatalaksanaan pada BagianPeraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.